Daya Beli Konsumen Perumahan Rakyat Tahun Lalu Masih Rendah Babinsa Diminta Awasi Proyek Rumah Swadaya

Harian Pelita  (19/02/13, Hal 20)

Kinerja perumahan rakyat masih sangat rendah, baik dari sisi (permintaan, pasokan, maupun pembiayaan. Peningkatan pendapatan masyarakat tidak mampu mengejar laju kenaikan harga rumah setiap tahun. 

Tergerusnya daya beli kon­sumen diperparah menurun­nya pasokan rumah oleh peru­sahaan pengembang dan kend­ala penyaluran dana oleh per­bankan. Total anggaran pemer­intah untuk kredit pemilikan rumah bersubsidi melalui fasil­itas likuiditas pembiayaan pe­rumahan (KPR-FLPP) pada 2012 sebesar Rp7,l triliun.

Fasilitas pendanaan ini di­targetkan untuk 133.000 unit rumah. Namun, kenyataan­nya, hingga 5 Desember 2012 penyaluran kredit perumahan rakyat bersubsidi baru 59.112 unit rumah senilai Rp2,679 triliun. Hingga akhir 2013, penyaluran rumah bersubsidi di­perkirakan maksimal sebanyak 80.000 unit rumah dengan ni­lai Rp3,5 triliun.

Rendahnya penyerapan dana pembiayaan perumahan membuat dana FLPP tersisa Rp3,6 triliun. Kredit perumah­an rakyat melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan digulirkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Yakni masyarakat dengan pendapatan maksimal Rp 3,5 juta per bulan untuk kepemi­likan rumah tapak dan ma­syarakat menengah bawah dengan pendapatan maksi­mal Rp 5,5 juta per bulan un­tuk kepemilikan rumah susun umum milik. Sebagian besar bank penyalur pun belum memiliki infrastruktur penyeleng­garaan KPR-FLPP. Dari total 23 bank umum dan bank pem­bangunan daerah penyalur FLPP, hanya 11 bank yang bisa menyalurkan dana FLPP.

Untuk tahun 2013, Men­teri Perumahan Rakyat Djan Faridz, mengaku siap menyer­ap seluruh anggaran kementerian 2013 yang ia pimpin. Salah satunya dengan cara memban­gun rumah murah bagi pega­wai negeri sipil (PNS). Kemenpera akan menggandeng Aso­siasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh In­donesia (Apersi).

Menurutnya, pemerintah akan membangun rumah mu­rah khusus PNS di 55 kabu­paten/kota di seluruh Indone­sia. Dengan rincian, satu kabu­paten ada sekitar 5.000-6.000 PNS. Menpera juga meminta para pengembang tidak men­gajukan syarat berat bagi PNS yang hendak membeli rumah murah ini. "Pengalaman saya rata-rata pembeli rumah itu pasti tidak mau kehilangan rumahnya, dia tidak mungkin kredit macet," tegasnya.

Babinsa Jadi TPM

Mengenai Program Bantu­an Stimulan Perumahan Swa­daya, Menpera dan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo, sudah menandatan­gani kerjasama dalam melak­sanakan program itu. Dalam kerjasama itu, para Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bintara Zeni, dijadikan sebagai Tenaga Pendamping Masyara­kat (TPM).

Menpera Djan Faridz men­gakui pola penyediaan TPM pada tahun 2013 ini diubah dengan melibatkan unsur Zeni TNI AD. Berdasarkan penelitian, pelaksanaan BSPS tahun 2012 lalu, masih ditemukan sebagian TPM yang tidak memenuhi per­syaratan, sehingga hasil kerjan­ya kurang maksimal.

Pendampingan yang ti­dak maksimal dalam hal pe­milihan dan pembelian bah­an bangunan, tidak mengua­sai teknik konstruksi,tidak ru­tin mendampingi selama pros­es pembangunan serta tidak melaporkan secara rutin ke­pada SKPD.

Tahun ini, pihaknya mem­butuhkan 3.750 TPM yang mengawasi pembangunan 250.000 rumah swadaya di 250 kabupaten/kota dan 33 provinsi. "Dengan kemampuan unsur Zeni yang profesional, diharapkan kelemahan TPM tahun 2012 dapat diatasi. Insya Allah, dengan sinergi yang baik antara Kemenpera den­gan TNI AD, pelaksanaan BSPS bagi MBR dapat mencapai te­pat sasaran, tepat penggunaan dan tepat waktu," jelasnya.

Dana untuk Program BSPS tahun 2013 ini disediakan sekitar Rp 2,2 triliun dengan rincian biaya perbaikan rumah Rp 7,5 juta per unit dan un­tuk pembangunan baru Rp 11 juta per unit.

Sementara, Kasad Jender­al TNI Pramono Edhie Wibowo mengatakan agar kepercayaan yang diberikan oleh Kemenpera yang telah mengajak para Binta­ra Pembina Desa (Babinsa) dan Bintara Zeni, selaku TPM dapat diwujudkan dengan tindakan nyata sehingga tujuan Program BSPS ini dapat tercapai.

Para TPM ini akan bertu­gas untuk melakukan super­visi dan pengawasan serta pendampingan secara teknis terhadap pelaksanaan Program BSPS yaitu perbaikan sekitar 50-70 unit rumah di wilayah masing-masing.

Edi pun meminta agar para komandan satuan wilayah mendukung sepenuhnya dan mengawasi pelaksanan Pro­gram BSPS di wilayahnya. "Segera menunjuk dan meny­iapkan Babinsa sesuai den­gan kriteria sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai ren­cana. Melaksanakan koordina­si secara intensif antara TPM dan SKPD kabupaten/kota," tegasnya.

Selaku Pimpinan TNI AD, Edi memberikan apresiasi atas penandatangan nota kesepa­haman tersebut dan mengu­capkan terima kasih atas dili­batkannya para Babinsa dan Bintara Zeni dalam Program BSPS ini.

Sebelumnya, Djan Faridz, meninjau Program BSPS yang dikerjakan secara gotong royong di tiga desa, di Kabupat­en Lampung Selatan. "Secara keseluruhan, ada sekitar 500 rumah di tiga desa yang mendapat Program BSPS den­gan besar bantuan Rpl 1 juta/rumah. Pembangunannya su­dah 50 persen lebih, diharap­kan bulan depan (Maret 2013) sudah tuntas," kata Menpera.

Untuk Program Regul­er BSPS, kata Djan, diberi­kan berdasarkan skala prior­itas. Dengan demikian, han­ya daerah yang memiliki in­deks kemiskinan tinggi yang akan diutamakan. "Yang pal­ing miskin dulu kita urus. Nanti ada paling miskin per­tama, paling miskin kedua, dan paling miskin ketiga. Ka­lau ada yang tidak tercantum di sana, ya tidak dapat. Kare­na ada skala prioritasnya," ka­tanya lagi.

Program BSPS diharapkan bisa menuntaskan permasala­han rumah kumuh di Indone­sia. Dengan rumah baru, di­harapkan masyarakat yang dapat Program BSPS berubah gaya hidupnya menjadi lebih sehat. Rumah yang semula ti­dak ada jendela atau kurang sehat diberi bantuan agar lebih sehat sehingga menjadi rumah layak huni. (oto) Sumber : Harian Pelita