KKP Gandeng TNI-AD

Indo Pos (Hal.3)

JAKARTA - Kementerian Kelau­tan dan Perikanan (KKP) tetap konsisten mendukung program ketahanan pangan nasional yang terus dikampanyekan pemerintah Salah satu upaya nyata yang telah dilakukan KKP di antaranya mem­perluas akses pasar domestik. KKP gencar mensosialisasikan program Gemar Makan Ikan (Gemarikan) ke seluruh wilayah di Indonesia.

Kampanye Gemarikan, telah dilakukan KKP melalui penyuluh perikanan, dinas perikanan di pusat maupun daerah, kerja sama dengan instansi dan lembaga baik pemerintah maupun swasta serta organisasi masyarakat lainnya.

Saat ini penyuluh yang dimiliki oleh KKP masih terbatas. Untuk menutupi itu, kementerian bekerjasama dengan TNI AD dengan tujuan Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI-AD dapat ikut ber­peran dalam membina masyarakat di pedesaan, khususnya bagi ne­layan dan masyarakat pesisir. Di antaranya kampanye Gemarikan.

"Kampanye Gemarikan diharap­kan memiliki peran strategis da­lam meningkatkan konsumsi ikan di masyarakat, khususnya di Pu­lau Jawa yang tingkat konsumsi masyarakatnya masih terbilang ren­dah, yaitu 20 kg/kapita/tahun," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif G Sutardjo saat penanda-tangan Nota Kesepahaman antara KKP dengan TNI AD dan BNPB di Jakarta, kemarin (26/2).

Sharif menjelaskan, Nota Kesepa­haman antara Kementerian KKP dengan TNI-AD akan berfokus pada kerjasama untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui industrialisasi perikanan. Program ketahanan pangan merupakan real­isasi amanat dari Undang-Undang dan telah dicanangkan oleh pemer­intah pusat beberapa waktu lalu.

Kementerian Kelautan dan Peri­kanan saat ini tengah gencar men­gupayakan transformasi pembangunan kelautan dan perikanan melalui program industrialisasi perikanan. Salah satu upaya KKP berusaha keras untuk meningkatkan mutu produksi perikanan, memperbaiki sistem produksi dari hulu ke hilir serta memperluas akses pasar domestik maupun internasional.

"Sedangkan paradigma blue economy dalam pembangu­nan industrialisasi kelautan dan perikanan merupakan proses mensinergikan kebijakan ekono­mi, infrastruktur, sistem investasi dan bisnis, serta menciptakan nilai tambah dan produktivitas produk perikanan," kata Sharif.

Namun, sebagaimana yang ter­cantum dalam Nota Kesepahaman ini, realisasi dan bentuk pelaksan­aan kerjasama dari Nota Kesepaha­man antara KKP dan TNI AD akan dibicarakan lebih lanjut, (nel)