Senin, 18 Februari 2013

Kodam Catat 84 Potensi Konflik Perkebunan


Pontianak – Kodam XII Tanjungpura mencatat, hingga awal tahun 2013, sebanyak 84 potensi konflik perkebunan di Kalbar. Sehingga perlu penanganan serius guna mencegah konflik yang berkelanjutan.

Pangdam XII Tanjungpura Mayjen TNI Ridwan dalam amanat yang dibacakan Kasdam Brigjen Robby Win Kadir menjelaskan, kelompok tersebut meliputi masyarakat adat dengan perkebunan, karyawan dengan perusahaan, pemilik lahan dengan pemerintah, perusahaan dengan pemerintah, masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan LSM, dan LSM dengan pihak perusahaan.

“Dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa wilayah Kalbar apabila tidak segera ditangani secara serius, tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan konflik yang berkelanjutan,” kata dia saat rapat koordinasi penyelesaian masalah perkebunan di Mapolda Kalbar.

Kalbar memiliki luas wilayah 146.807 km atau sekitar 7,53 persen dari luas NKRI. Menurut Robby, dengan luasnya wilayah Kalbar menjadikan provinsi ini terluas keempat di Indonesia. Dengan luasnya geografi ini membutuhkan penanganan yang sangat ekstra.

Hal ini, sambung dia, agar berbagai permasalahan yang terjadi di wilayah ini dapat ditangani secara optimal. Seperti halnya permasalahan lahan perkebunan sebagaimana tersebut di atas, hingga sampai saat ini belum terselesaikan dengan baik.

“Karena itu, kita duduk bersama di tempat ini untuk membahas bagaimana solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan perkebunan di wilayah Kalbar. Sehingga ke depan pembangunan Kalbar menjadi lebih konstruktif,” harap Robby.
 
Sementara itu, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kalbar Komisaris Besar (Pol) Syafaruddin mengatakan konflik perkebunan sawit yang cukup banyak jumlahnya di provinsi ini bisa menjadi bom waktu di kemudian hari.

“Kalau potensi konflik antara masyarakat dan pemilik perkebunan tidak secepatnya diselesaikan, kami khawatirkan nantinya konflik tersebut menjadi bom waktu yang bisa saja meletus atau menjadi pemicu konflik yang lebih besar,” dia mengingatkan.

Orang nomor dua di Polda Kalbar menjelaskan, untuk itulah pihaknya melakukan rapat koordinasi tersebut guna mencegah dan melakukan proteksi dini agar konflik perkebunan bisa dicegah sedini mungkin. “Mudah-mudahan dengan digelarnya rapat koordinasi lintas sektor ini bisa menghasilkan solusi-solusi dalam mencegah konflik antara masyarakat dan pemilik perkebunan sawit di Kalbar,” pungkas Syafaruddin. Sumber : www.equator-news.com