Menghitung Calon KSAD_Reformasi TNI Harus Bebas Korupsi dan Pelanggaran HAM

KSAD mendatang harus piawai menja­dikan prajurit memi­liki kearifan lokal dan kemahiran komunika­si antarbudaya.

Satu bulan mendatang, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Pramono Edhie Wibowo akan me­masuki masa pensiun dan mengakhiri kariernya di TNI AD. Sejumlah nama jenderal bintang tiga muncul sebagai calon pengganti orang nomor satu di jajaran matra AD ini: Reformasi TNI, peningkatan kesejahteraan prajurit, pengembangan SDM yang mum­puni, bebas dari perilaku pelanggaran HAM serta korupsi adalah beberapa kriteria yang diharapkan mampu diemban KSAD mendatang.

Beberapa nama yang diembuskan sebagai calon peng­ganti KSAD adalah Letjen TNI Moeldoko yang saat ini menja­bat sebagai Wakil Kepala Staf TNI AD (Wakasad), Letjen Budi­man (Sekjen Kementerian Per­tahanan), Letjen TNI Langgeng Sulistyono (Sekretaris Menko Polhukkam), Lejten M Munir (Panglima Komando Strategis Cadangan), Letjen Gatot Nurmantyo (Komandan Kodiklat), dan Letjen Andi Geerhan Lantara.

Moeldoko merupakan alum­nus terbaik Akmil 1981. Peraih Adhi Makayasa yang lahir 6 Juli 1957 di Kediri, Jawa Timur, ini pernah menjabat Kasdam Jaya, panglima Divisi I Kostrad, Pangdam Tanjungpura, dan Pangdam III/Siliwangi.

Adapun Munir merupakan lulusan Angkatan 1983. Ia pernah dipercaya sebagai ajudan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pria kelahiran Ken­dal, Jawa Tengah, 28 Oktober 1958 ini kini menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Cadangan. Menariknya, jika Munir terpilih maka melanjut­kan tradisi sebelumnya bahwa para Pangkostrad yang kemu­dian akan menduduki posisi KSAD, seperti halnya Pramono Edhie Wibowo, George Toisutta, Ryamizard Ryacudu, dan Wiranto.

Anggota Komisi I Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati berpendapat KSAD mendatang harus piawai menjadikan prajurit memiliki kearifan lokal dan kemahiran komunikasi antarbudaya.

"Karena sekarang bukan zamannya perang otot. Perang urat saraf menuntut seseorang memiliki kemampuan pikir yang tajam," tegasnya saat dihubungi SH, Selasa (2/4).

KSAD juga dituntut mampu mengembangkan sumber daya manusia (SDM) dan meningkatkan kesejahteraan prajurit, serta hubungan antar institusi juga harus dibenahi.

"MEF bukan hanya alutsista saja yang dikembangkan, tapi juga kesejahteraan dan kemampuan serta pendidikan SDM," tandasnya. Politikus Hanura ini menilai tiga nama yang berpeluang besar men­jadi KSAD adalah Moeldoko, Munir dan Gatot.

"Moeldoko diketahui seba­gai jenderal akademikus, ini seimbang dengan KSAL yang doktor cumlaude dan KSAU yang juga orang pendidikan. Munir dan Gatot, keduanya lulusan terbaik dan memiliki pengalaman yang mumpuni. Tapi semua kan bergantung presiden," imbuhnya.

Mengenai tradisi Pangko­strad menjadi KSAD dikatakan Susaningtyas lebih karena faktor pengalaman lapangan untuk hal-hal khusus, terma­suk penanganan pertahanan kedaulatan bangsa.

Disinggung mengenai ki­nerja Pramono, Susaningtyas memandang tidak serta merta menyombongkan diri seba­gai keluarga istana. "Walau keluarga Istana beliau cukup memiliki pendirian yang tegas dan tidak mentang-mentang sebagai keluarga Istana," sel­orohnya.

Meski dinilai cukup baik, perempuan yang mendalami ilmu intelijen ini memandang masih ada kekurangan pada era kepemimpinan Pramono, khususnya menyikapi bebe­rapa peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini. Dalam kepe­mimpinan Pramono dipan­dangnya masih banyak terjadi friksi dengan institusi lain, khususnya Polri.

Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti berharap profil KSAD pengganti Pra­mono memiliki track record bersih dari korupsi, tidak melanggar HAM, dan mempu­nyai misi untuk melaksanakan reformasi di tubuh TNI AD dengan sebaik-baiknya. KSAD mendatang diharapkan juga sigap dan tanggap terhadap berbagai peristiwa, bersikap terbuka, dan bisa berdialog dengan masyarakat maupun institusi pemerintah lain.

Hal lain yang tak kalah pen­ting, kata Poengky, KSAD tidak semerta-merta mempunyai keahlian tempur, melainkan juga cerdas dan bisa berpikir strategis. "Hal-hal tersebut sangat penting mengingat KSAD adalah posisi yang sa­ngat penting dan strategis, serta tantangan ke depan yang sangat berat, khususnya yang terkait dengan keberlanjutan reformasi TNI AD, mengingat hingga saat ini rapor TNI AD tidak terlalu cemerlang. Apalagi dengan adanya kasus yang ter­jadi baru-baru ini seperti OKU dan Cebongan," ucap Poengky, Rabu (3/4) pagi.

Mengenai kinerja Pramono selama menjabat sebagai KSAD, Poengky menilai biasa saja. Pra­mono urainya, malah diduga le­bih banyak mendapat perhatian dan diistmewakan karena meru­pakan adik ipar SBY. Di samping itu, Poengky juga mengkritik kebijakan Pramono membeli tank Leopard yang dianggap boros dan tidak efektif.

"Mudah-mudahan KSAD mendatang benar-benar mampu menerapkan mini­mum essential force dengan baik. Selain itu, banyaknya kasus pelanggaran HAM yang dilakukaan aparat TNI AD semasa Pramono menjabat ternyata tidak dibarengi pene­gakan hukum yang adil. Justru melanggengkan impunitas," tegasnya. (M. Bachtiar Nur), Sumber Koran: Suara Karya (04 April 2013/Kamis, Hal. 03)