Minggu, 07 April 2013 09:33 wib
JAKARATA - Institusi Polri dan
TNI ramai-ramai melakukan mutasi dan pencopotan terhadap pucuk pimpinan setelah
terungkapnya kasus penyerangan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas IIB,
Cebongan, Kabupaten Sleman, DIY.
Namun, politikus Golkar, Nurul
Arifin menilai, pencopotan pucuk pimpinan di Polri maupun TNI bukanlah solusi
tepat. Menurutnya, hal yang paling penting kedua institusi tersebut harus mengidentifikasi
akar permasalahan yang menyebabkan kedua pihak saling unjuk gigi dan berujung
konflik.
“Saya pikir penggantian pucuk
pimpinan institusi Polri dan TNI di DIY dan Jateng, baik mutasi biasa ataupun
sebagai bentuk pertanggungjawaban perkara LP Cebongan adalah bukan solusi.
Solusi yang terbaik adalah duduk bersama dan mengidentifikasi akar
permasalahannya,” ungkap Nurul kepada Okezone, Minggu (7/4/2013).
Dia berharap, kedu pihak tidak
mengedapankan egoisme masing-masing yang menyebabkan keamanan nasional
terkesampingkan.
“Sampingkan dulu ego korps
masing-masing. Karena kedua institusi tersebut adalah kunci pengamanan negeri
ini. Tidak ada subordinasi. Keduanya sama-sama penting dalam menjaga keamanan
nasional. Jika persoalan yang mendasar ini dapat diselesaikan, saya pikir tidak
akan merembet ke masalah-masalah baru,” tegas anggota Komisi I DPR itu.
Hal senada dikatakan anggota
Komisi I DPR lainnya, Susaningtyas Kertopati. Menurut, Nuning, demikian biasa
disapa, pencopotan Pangdam IV/Diponegoro dinilai terlalu terburu-buru.
Seharusnya, Pangdam IV/Diponegoro diberi target untuk menyelesaikan terlebih dahulu
sehingga tak terkesan aneh.
“Mengganti pimpinan pucuk
teritorial dlm setiap ada tragedi/kejadian memang sebenarnya tidak solutif,
seharusnya biarkan yang bersangkutan menuntaskan dulu sebagai wujud tanggung
jawabnya terhadap masalah yang terjadi walau tetap diberi target,” pungkas
politikus Hanura itu. Sumber : www.okezone.com