Kamis, 25 April 2013

Pengamat: TNI Tidak Berpolitik Saja Berkelahi



Tribunnews.com - Rabu, 24 April 2013 18:15 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat kepemiluan dari Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menilai, TNI belum saatnya memiliki hak politik dalam pemilu.

Itu ditegaskan Ray, menyusul ide yang disampaikan bekas Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto, bahwa hak prajurit TNI tidak boleh dihilangkan dalam pemilu.

"Tidak ada kepentingan politik saja berantem, bagaimana kalau punya kepentingan politik," kata Ray kepada Tribunnews.com di Badan Pengawas Pemilu, Jakarta, Rabu (24/4/2013).

Kedua, lanjut Ray, jika TNI berpolitik, militer harus cepat mengubah watak militer menjadi watak sipil. Menurut Ray, ini masih sulit diterapkan. Ray menilai, pemberian hak politik kepada TNI tidak boleh dilakukan terburu-buru.

"Jangan terbutu-buru lah. Mayoritas TNI juga enggak suka berpolitik," ujarnya.TNI, lanjutnya, tidak bisa disamakan dengan militer Amerika Serikat (AS) yang memiliki hak pilih. Menurutnya, militer AS benar-benar sebagai tentara. Sementara, TNI banyak terlibat sebagai beking perusahaan tambang ilegal, main serang ke kantor partai politik, dan menyerang polisi."Itu lebih baik dibereskan. Sekarang tentara seperti mengancam lagi," cetus Ray.