Rabu, 22 Mei 2013

Jelang 2014, Dukungan TNI Mulai Menjurus ke Capres


Selasa, 21 Mei 2013 | 07:43 WIB
 
INILAH.COM, Jakarta - Dukungan militer terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan berkurang menjelang Pemilu 2014. Pasalnya dalam Pilpres nanti dukungan itu akan menyebar dikandidat Capres yang berlatarbelakang TNI.

Analis Politik dari Charta Politica, Arya Fernandes menilai, banyaknya kritikan kepada SBY akan mempengaruhi dukungan terhadap dukungan militer. Bahkan baru-baru ini kritikan keras yang disampaikan oleh purnawirawan TNI kepada SBY semakin menunjukkan peta politik di internal TNI.

"Dukungan politik Aangkatan Darat tidak tunggal, bisa menyebar ke banyak kandidat apalagi yang berlatar militer. Jadi karena tidak tunggal," ujar Arya kepada INILAH.COM, Selasa (21/5/2013).

Menurutnya, saat ini ada beberapa kandidat Capres 2014 yang berlatarbelakan militer akan maju di Pilpres nanti. Nama-nama tersebut adalah Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto.

Namun jika nantinya Mantan KSAD TNI Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo jadi maju lewat Partai Demokrat, maka dipastikan dukungan itu akan terpecah menjadi tiga kekuatan.

Selain itu, dukungan militer juga akan dipengaruhi oleh sikap purnawirawan TNI nanti. Namun hal itu juga tidak akan signifikan. "Pengaruh jaringan purnawirawan tidak lagi sekuat dulu," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD), Letjen (Purn) Suryadi meminta TNI AD melawan segala kebijakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut dia, TNI AD harus proaktif untuk mengkritisi pemerintahan yang sudah tidak jelas arah dan tujuannya. "Angkatan darat ini perlu dikompori. Negara sudah kacau balau," tandas Suryadi kepada wartawan, disela-sela peluncuran buku "Meniti Dua Sisi, Diantara Amunisi dan Nurani" di Halim, Jakarta Timur, Senin (20/5/2013).

Sebab, kata Suryadi, negara Indonesia sedang diguncang ketidakpastian. Kata dia, Negara Indonesia sudah tidak lagi menjadi negara kesatuan, melainkan Indonesia sudah menjadi milik Demokrat sebagai partai penguasa.

"Negara ini sudah tidak tahu mau kemana. Negara ini sudah milik Demokrat, padahal pokok-pokok pendirian negara ini jelas, di dalam undang-undang disebut negara kesatuan," tegas Suryadi.