Selasa, 21 Mei 2013 00:31 WIB
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memutuskan memilih Letjen TNI Moeldoko
menggantikan Jenderal Pramono Edhie Wibowo sebagai Kepala Staf Angkatan Darat
(KSAD) yang sudah memasuki masa pensiun.
Terhadap KSAD yang baru ini,
Presiden pun menyampaikan tujuh pesan khusus. Hal itu diutarakan Presiden, saat
Jenderal Pramono dan Letjen Moeldoko menghadap sebelum KSAD yang baru
diumumkan, Senin (20/5/2013).
Pesan pertama Presiden kepada
KSAD yang baru, kata Pramono, adalah melanjutkan kepemimpinan dan manajemen TNI
yang saat ini sudah berada di jalur yang benar. TNI yang diharapkan oleh rakyat
adalah TNI yang professional. Karenanya perlu adanya kemantapan dalam
mengembankan tugas yang dipikul oleh negara pada TNI.
"Dan ini juga pesan dari
Presiden agar dilanjutkan, ditingkatkan, disempurnakan, baik dalam penyusunan
kekuatan dan kemampuan termasuk didalamnya adalah modernisasi alutsista yang sdg kita jalankan, khususnya
TNI AD ini," ujar Pramono, di kantor Presiden, Jakarta, Senin (20/5/2013).
Hal ketiga yang disampaikan
Presiden, terkait masalah kesejahteraan prajurit dan keluarganya. Hal ini
seiring dengan apa yang menjadi upaya pemerintah untuk meningkatkan
kesejahteraan prajurit dan keluarganya. Yaitu dengan gaji yang selalu mengikuti
perkembangan dari ekonomi. "Juga perumahan, pendidikan dan pembangunan
markas-markas TNI di daerah-daerah," ujar Ipar SBY ini.
Selain itu, SBY juga berpesan
agar kekuatan TNI memiliki kedekatan atau bersama-bersama rakyat. "Beliau
(Presiden) berpesan lanjutkan apa yang sudah dikerjakan saat ini, kartena tanpa
bantuan rakyat mungkin kita sulit untuk menjadi kuat," kata Pramono.
Presiden juga tidak lupa
memberikan pesan agar menjaga kekompakan internal TNI AD, TNI dengan rakyat dan
TNI AL, TNI AU dan dengan Kepolisian. Pesan SBY selanjutnya, agar
langkah-langkah dalam penertiban pengadaan alutsista dan keuangannya harus
dilaksanakan secara transparan.
"Harus dilaksanakan secara
transparan, terbuka. Sehingga tidak ada kesan penggunaan anggara yang kurang
tepat. Ini harapan beliau. Sehingga dalam hal ini tetap dilanjutkan oleh
Jenderal Moeldoko," ujarnya.
Menghadapi pemilu 2014, Presiden
juga menekankan TNI AD netral dan tidak berpolitik praktis. "Sebetulnya
ini sudah ditunjukkan saat pelaksanaan Pemilu 2009. Kalau 2009 bisa, kenapa
2014 tidak bisa? Itu ditekankan oleh beliau lagi. Dengan harapan bahwa tetap
jaga netralitas TNI AD," katanya.