Jakarta – Kenaikan
harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dipastikan pekan ini. Aparat Keamanan
diminta mewaspadai aksi penimbunan oleh para spekulan yang memanfaatkan
momentum menjelang kenaikan harga BBM.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik
menuturkan, pemerintah bekerja sama dengan kepolisian di setiap wilayah untuk
mengantisipasi berbagai penyelewengan BBM. “Pasti ada satu atau dua orang,
orang Indonesia ada yang kreatif mencuri. Kita dengan polisi bekerja, kalau ada
yang menimbun atau spekulan akan kita tangkap,’ ujar Jero di Jakarta kemarin.
Pengumuman kenaikan harga BBM bersubsidi tinggal
menunggu waktu. Ini setelah Sidang Paripurna DPR, Senin (17/6) malam, akhirnya
mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P) 2013.
Pengesahan itu ibarat restu bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM
bersubsidi.
Jero mengatakan, praktik penimbunan skala kecil
bisa terindikasi dari mobil yang mengantre untuk mengisi penuh BBM subsidi di stasiun
pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Aksi penimbunan skala kecil ini terjadi lantaran
pemilik kendaraan khawatir kehabisan bahan bakar. Untuk itu, pihaknya telah
memerintahkan kepada PT Pertamina (persero) untuk menambah stok BBM di SPBU.
"Sedangkan kalau yang besar penimbunannya, saya minta Kapolri untuk
menangkap," tandasnya.
Dia menuturkan, kenaikan harga BBM akan dilakukan
secepatnya. Saat ini pemerintah masih
mengurus administrasi hasil kesepakatan tentang APBN-P 2013. "Pokoknya
(kenaikan) harus bulan ini, kalau tidak bulan ini nanti kehilangan
momentum," ujarnya.
Direktur Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse
Kriminal (Bareskrim) Polri Brigjen Pol Gatot Subiyaktoro mengakui adanya
penyelewengan BBM bersubsidi terjadi di sejumlah daerah. Kepolisian mengungkap
41 kasus di seluruh Indonesia dalam enam hari terakhir.
Sebanyak 41 tersangka juga sudah ditangkap aparat
gabungan dari Mabes Polri dan beberapa polda. "Sejak tadi malam sampai
sekarang ini, ada 19 kasus untuk 15 polda prioritas satu. Sedangkan untuk 16
polda prioritas dua ada 22 kasus. Jadi, total ada 41 tersangka dari 41
kasus," ungkapnya.
Gatot menyebutkan ada dua kasus menonjol yang
diungkap oleh Polri. Kasus tersebut terjadi di Samarinda, Kalimantan Timur, di
mana polisi mengungkap dua kapal yangmengangkut 40 ton BBM. "Tadi malam
(Senin, 17/6) kita juga mengungkap satu kapal tanker yang tidak memiliki
dokumen, kami sita 108 ton solar,"ujar Gatot. Selain di Samarinda, kasus
menonjol lainnya di Jakarta. Di Ibu Kota, polisi menangkap dua kapal.
Menurutnya, tren penyimpangan BBM bersubsidi ini
meningkat jika ada isu kenaikan harga. Modusnya menampung BBM bersubsidi untuk
dijual ke industri. "Ini menguntungkan bagi pelaku," ungkap dia.
Sementara itu, Wakil Presiden Boediono menuturkan
bahwa pemerintah masih menunggu waktu yang tepat untuk menaikkan harga BBM,
sambil menyempurnakan berbagai program yang telah disiapkan untuk rakyat
miskin. Program dimaksud antara lain pemberian raskin, beasiswa bagi siswa
miskin, program keluarga harapan, dan bantuan langsung sementara masyarakat.
"Sambil menunggu persiapan dari
program-program ini, kita harapkan masyarakat tenang sajalah. Jadi artinya ndak
usah kita borong-borong BBM sebelumnya, kalau mau beli secukupnya
sajalah," tandasnya.
Di bagian lain, PT Pos Indonesia terus
berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyalurkan BLSM. Direktur Utama
PT Pos Indonesia I Ketut Mardjana menegaskan PT Pos siap menyalurkan BLSM.
Untuk penyaluran BLSM di 12 kota utama, persiapannya bahkan sudah mencapai 98%.
Ketut menjelaskan penyaluran BLSM akan dilakukan sesuai penyaluran kartu
perlindungan sosial (KPS). Berdasarkan timeline
penyaluran program kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi, penyaluran KPS dan
BLSM akan dimulai di 12 provinsi/kota, yaitu Kota Medan, Palembang, Kota dan
Kabupaten Semarang, Kota dan Kabupaten Bandung, Surabaya (termasuk Kota
Sidoarjo), Denpasar (termasuk Kabupaten Badung), Kota Banjarmasin (Kalimantan
Selatan), DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Kota Makassar (Sulawesi Selatan), Ambon,
dan Jayapura.
"Penyalurannya akan dilakukan sesuai dengan
urutan penyaluran KPS. Kita baru akan koordinasi ke daerah karena menunggu
instruksi mendagri (menteri dalam negeri). Ini surat mendagri baru keluar,"
tutur Ketut.
Ketut menambahkan, setelah distribusi ke 12
provinsi/kota, BLSM akan disalurkan ke 33 provinsi, 410 kabupaten, dan 108
kota. Nantinya penyaluran BLSM tersebut akan melibatkan komunitas di
masyarakat. Kerja sama dengan komunitas tersebut diharapkan bisa memudahkan
masyarakat yang tinggalnya jauh dari kantor pos ingin mengambil BLSM.
"Yang dekat-dekat mungkin ke kantor pos,itu sekitar
30% dari total penyaluran. Titik (penyalurannya) memang akan banyak yang di
komunitas," ucapnya.
BLSM akan diberikan kepada 15,5 juta rumah tangga
sasaran selama empat bulan dengan dua kali periode, yakni Juli dan September.
Dengan besaran BLSM Rp 150.000/bulan, satu kali periode penyaluran akan
diberikan Rp 300.000.
Program kompensasi tersebut kemungkinan besar akan
disalurkan mulai Juni, atau setelah pemerintah menaikkan harga BBM. Hingga kini
pemerintah belum memutuskan kapan kenaikan BBM bersubsidi akan diumumkan,
meskipun DPR telah mengesahkan APBN-P2013.
Menteri Keuangan M Chatib Basri mengatakan,
kenaikan harga BBM bersubsidi tidak hanya dimaksudkan untuk mengurangi beban
subsidi serta memperbaiki sistem distribusi subsidi, tetapi juga memperluas
ruang fiskal. "Dengan kenaikan BBM, ada ruang fiskal sehingga memungkinkan
alokasi anggaran lebih baik, kemudian subsidi alokasinya diubah untuk program
penduduk miskin," kata Chatib. (Nanang
wijayanto/maesaroh/rarasati syarief), Sumber Koran: Seputar Indonesia (19 Juni
2013/Rabu, Hal. 01)