Senin, 29 Juli 2013

Moeldoko Ditunjuk Jadi Panglima


JAKARTA — Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Moeldoko diajukan Presiden SBY sebagai panglima TNI baru. Moeldoko akan menggantikan Laksamana TNI Agus Suhartono yang memasuki masa pensiun pada 25 Agustus mendatang.

"DPR sudah menerima surat dari Presiden soal nama calon pengganti panglima TNI. Saya sudah mendapat informasi dari Sekretariat Komisi I," kata Anggota Komisi I DPR, Fayakhun Andriadi, di Jakarta, Ahad (28/7).

Menurut dia, dalam surat tersebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya menyampaikan satu nama, yakni KSAD Jenderal TNI Moeldoko, tanpa ada nama lainnya.

Komisi I DPR, kata dia, siap memproses Moeldoko dengan melakukan uji kelayakan dan kepatutan sebelum disetujui DPR sebagai Panglima TNI. "Karena saat ini masih reses, maka Komisi I baru akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan pada masa sidang berikutnya,", katanya.

Anggota DPR ini menambahkan, karena masa persidangan berikutnya mulai pekan ketiga Agustus, maka uji kelayakan dan kepatutan terhadap Jenderal TNI Moeldoko sebagai calon Panglima TNI kemungkinan baru akan dilaksanakan pada pekan keempat Agustus 2013. "Kita harapkan paling lambat pada September sudah ada pergantian Panglima TNI," katanya.

Ketika ditanya bagaimana tanggapannya terhadap Jenderal TNI Moeldoko, Fayakhun menyatakan positif dan memberikan apresiasi. Menurut dia, Moeldoko adalah figur yang tepat untuk menggantikan panglima TNI saat ini. "Kalau pengganti panglima TNI dari unsur TNI AD, AL, atau AU, hal itu adalah hak prerogatif Presiden. Kami tidak akan mempersoalkan," katanya.

Fayakhun menambahkan, Jenderal TNI Moeldoko adalah lulusan terbaik dari Akademi Militer tahun 1981 dan peraih penghargaan Adhi Makayasa.

Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengajukan tiga kepala staf angkatan sebagai calon panglima TNI kepada Presiden SBY. Mereka adalah KSAD Jenderal TNI Moeldoko, KSAL Laksamana TNI Marsetio, dan KSAU Marsekal Ida Bagus Putu Dunia.

Pemilihan Kapolri
Berbeda dengan panglima TNI yang sudah mengerucut pada satu nama, posisi kapolri baru hingga kini masih tanda tanya. DPR mengaku belum menerima daftar nama kapolri pilihan Presiden SBY.

Sebaliknya, mulai muncul usulan untuk menunda pergantian kapolri. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Hanura, Syarifuddin Sudding, mengusulkan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jangan buru-buru mengganti kapolri yang masih menjabat saat ini hanya demi kepentingan politik.

"Kalau penggantian kapolri dilakukan agar kapolri baru siap untuk mengamankan Pemilu 2014 mendatang, sebaiknya kapolri sekarang saja yang masa jabatannya diperpanjang," katanya di Jakarta, Ahad, (28/7).

Apalagi, ujar Sudding, masa jabatan kapolri saat ini belum berakhir. Jika wacana penggantian kapolri terus diembuskan, maka akan membuat kinerja kapolri saat ini menjadi kurang kondusif.

Sudding menilai, kapolri sekarang tidak perlu diganti sebab masih banyak pekerjaan rumah yang belum ia selesaikan. Sejumlah kasus yang perlu diselesaikan kapolri, kata dia, antara lain kasus Brimob Polda Jawa Tengah yang menyerang markas Dit Sabhara Polda Jawa Tengah. (Dyah Ratna Meta Novia & ed: abdullah sammy n antara), Sumber Koran: Republika (29 Juli 2013/Senin, Hal. 02)