TNI DAN POLITIK_Setelah Jaket Tentara Ditanggalkan

Secara legal formal, TNI su­dah mundur dari perannya di dunia politik. Selain menjadi hakikat demokrasi, tu­juan akhirnya adalah agar TNI profesional dan menjadi kekuatan pertahanan yang mumpuni dalam menghadapi tantangan yang kompleks. Namun, garisnya belum solid.

Hadir fenomena yang perlu dikaji dalam dina­mika hubungan sipil-militer di ruang po­litik Indonesia. TNI tetap jadi elemen bangsa yang tidak hidup di ruang kosong di mana kita tengah berhadapan dengan berbagai problem kebangsaan akut.

Hadirnya beberapa calon presiden berlatar belakang militer bisa dilihat dari kacamata sejarah. Para calon, seperti Prabowo Subianto, Wiranto, Djoko Santoso, Pramono Edhie Wibowo, Endriartono Sutarto, Sutiyoso, dan Djoko Suyanto, adalah sisa-sisa pelaku dwifungsi ABRI, militer yang berpolitik.

Anggota DPR dari PDI-P, Helmy Fauzi, mengatakan, me­reka piawai dalam pembinaan sosial-politik, termasuk ormas politik dan tokoh-tokohnya. Ca­ra-cara militer juga dipakai di partai, mulai dari pembinaan, penggalangan, sampai pemetaan sebagaimana operasi intelijen. Sebelumnya, pengamat militer Salim Said pernah mengatakan, dalam sejarah dan budaya poli­tik Indonesia, presiden hanya bisa bertahan selama masih di­dukung militer secara solid dan nyata. Turunnya Soekarno dan Soeharto adalah bukti empirik. Persepsi masyarakat tentang politisi dari militer juga masih positif. Seperti hasil survei Lem­baga Ilmu Pengetahuan Indone­sia, Ikrar Nusa Bhakti mengata­kan, 27,1 persen responden ingin presiden dari militer. Bahkan, menurut Helmy, di elite parpol juga masih ada persepsi kalau politisi sipil lemah dan tidak mampu.

Sikap permisif bahkan inferi­or sipil terhadap militer masih tertanam. Hal menarik dicer­mati adalah saat Kepala Staf TNI AD Jenderal Moeldoko, 8 Juli lalu, mengumpulkan tokoh budaya, mahasiswa, LSM, peng­usaha, dan politisi di Balai Kartini. Di satu sisi, pertemuan itu cocok dengan budaya silaturahim dan membuka ruang komunikasi. Helmy mengatakan, sulit membayangkan, hal serupa ter­jadi di negara demokrasi lain.

“Bagaimana bisa di negara de­mokrasi, kepala staf tentara memanggil politisi," katanya. Dalam kesem­patan ini, Moel­doko, salah satu ca­lon Panglima TNI, memajukan wacana Operasi Militer Selain Perang (OMSP). OMSP yang dalam UU No 34/2004 tentang TNI telah dikunci perlu le­gitimasi politik Presi­den ini, menurut Mo­eldoko, diimplementa­sikan dalam tugas pembinaan teritorial. Ia menegaskan, pembi­naan teritorial ini ada­lah sarana TNI mema­hami rakyat dan kesu­litan-kesulitan yang di­hadapi rakyat, bukan untuk berpolitik.

Kalau KSAD Moeldo­ko menyosialisasikan OMSP, KSAD sebelumnya, Pramono Edhie Wibowo, menjadi calon peserta konvensi capres Partai Demokrat juga jadi fenomena menarik. Pramono pakai jaket biru Demokrat, bahkan jadi ang­gota Dewan Pembina tak sampai sebulan setelah menanggalkan seragam hijau TNI AD. Di kalangan prajurit TNI, pembica­raan tentang Pramono telah mengemuka sejak menjadi KSAD.

Ikrar dalam suatu diskusi di Imparsial mengatakan, ba­nyak mahasiswanya di Univer­sitas Pertahanan, terutama dari kalangan TNI AL dan TNI AU, yang merindukan dwi-fungsi ABRI. "Wajar, soalnya si­apa sih yang mau kehilangan kuasa," katanya. (EDNA C PATTISINA), Sumber Koran: Kompas (22 Juli 2013/Senin, Hal. 04)