Senin, 05 Agustus 2013

CALON PANGLIMA DPR Minta TNI Jaga Netralitas



JAKARTA,   Anggota Komisi I DPR Mu­hammad Najib berharap Panglima TNI pengganti Lak­samana Agus Suhartono menjaga netralitas TNI da­lam Pemilu 2014. TNI jangan mudah dirayu dan ditarik-tarik oleh siapa pun juga da­lam persoalan politik.

"Sebaliknya, siapa pun juga baik masyarakat dan parpol politik, tidak menco­ba-coba menyeret TNI ke da­lam urusan politik praktis. Kalau kita ingin memiliki TNI yang profesional, maka kita semua, termasuk parpol, mestinya sama-sama menja­ga netralitas TNI tersebut de­ngan tidak mendekati dan mencoba menarik urusan politik pada TNI," ujar Najib di Jakarta, Sabtu (3/8).

Dalam kesempatan itu, Najib juga mengatakan, hingga kini belum memiliki informasi dan bukti kuat atas dugaan Jenderal TNI Moeldoko yang jadi calon tunggal Panglima TNI terli­bat dalam sebuah operasi bersandi 'Operasi Sajadah' di Jawa Barat.

"Karena itu, masukan masyarakat seperti itu di­tunggu Komisi I sebagai ba­han dan pertimbangan da­lam proses fit and proper test Pak Moeldoko," kata Najib.

Ia menegaskan tidak me­miliki catatan buruk dari re­kam jejak Moeldoko. Seba­liknya, kata Najib, Moeldoko telah menunjukkan sejum­lah prestasi sehingga pada akhirnya mengantarkan yang bersangkutan menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Dan, kini dipromosi­kan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjadi Panglima TNI.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso meminta Komisi I DPR untuk menanyakan dan mendalami informasi dugaan keterlibatan Jenderal Moeldoko dalam sebuah operasi bersandi 'Operasi Sajadah' dalam fit and proper test yang ber­sangkutan sebagai calon tunggal Panglima TNI.

"Saya memang sempat dengar juga informasi dari beberapa pihak terhadap du­gaan keterlibatan Jenderal Moeldoko dalam sebuah ope­rasi dengan sandi 'Operasi Sajadah'. Karena itu, saat melakukan  uji  kelayakan dan kepatutan, biarlah ma­salah ini ditanyakan dan di­konfirmasi oleh anggota Ko­misi I," ujar Priyo di Kom­pleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/7).

Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hassanudin, Rabu (31/7), catat­an publik yang cukup mena­rik dan mendapat soroton tajam adalah saat Moeldoko menjabat sebagai Pangdam Siliwangi. "Saat itu Kodam terlibat dalam 'Operasi Sa­jadah'," ujarnya.

Operasi tersebut dibuat Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyisir para penganut Ahmadiyah di wi­layah Jawa Barat dan me­ngembalikan warga Ahmadi­yah ke ajaran Islam yang be­nar. (Rully/Ant), Sumber Koran: Suara Karya (05 Agustus 2013/Senin, Hal. 04)