Jangan seret TNI ke politik praktis_Pengganti Agus harus tokoh yang kokoh

JAKARTA,   Pengganti Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mendatang diharapkan mampu menjaga netralitas TNI dalam Pemilihan Umum 2014. Dia ha­rus tokoh yang kokoh dan tidak mudah diseret oleh siapapun untuk terjun ke dalam persoalan poli­tik praktis.

"Selama ini Pangli ma TNI telah mampu menunjukkan netralitasnya dalam urusan poli­tik. Maka, penggantinya harus tetap memegang ko­mitmen itu untuk kepen­tingan negara," kata anggo­ta Komisi I DPR M Najib, di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, masyarakat, partai politik, dan siapa pun, diminta tidak mencoba menyeret TNI ke dalam urusan politik praktis. Ka­lau kita ingin memiliki TNI yang profesional, maka kita semua, termasuk parpol, mestinya sama-sama menja­ga netralitas TNI tersebut dengan tidak mendekati dan mencoba menarik urusan politik pada TNI.

Soal calon tunggal Panglima TNI  yang sudah dikirimkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke DPR, yakni Jendral TNI Moeldoko, Najib menilai, hingga kini belum memiliki informasi negatif tentang calon itu. Ada sementara kalangan menye­but, Jenderal TNI Moeldoko diduga terlibat dalam opera­si bersandi 'Operasi Sajadah' di Jawa Barat, Najib belum punya informasi itu.

"Karena itu, masukan masyarakat seperti itu di­tunggu Komisi I sebagai bahan dan pertimbangan dalam proses fit and proper test Pak Moeldoko," kata angota Fraksi PAN itu.

TUNJUKKAN PRESTASI

Najib sendiri mengaku, sejauh ini tidak memiliki catatan buruk dari rekam jejak Moeldoko. Justru, catatan yang ada, tegas Na­jib, Moeldoko telah menun­jukkan sejumlah prestasi sehingga pada akhirnya mengantarkan yang ber­sangkutan menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Dan, kini dipromosikan Presiden SBY untuk menja­di Panglima TNI.

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso memin­ta Komisi I DPR untuk menanyakan dan mendala­mi informasi dugaan keter­libatan Jenderal Moeldoko dalam sebuah operasi ber­sandi 'Operasi Sajadah' dalam fit and proper test yang bersangkutan se­bagai calon tunggal Pangli­ma TNI.

"Saya memang sempat dengar juga informasi dari beberapa pihak terhadap dugaan keterlibatan Jen­deral Moeldoko dalam se­buah operasi dengan sandi 'Operasi Sajadah'. Karena itu, saat melakukan uji ke­layakan dan kepatutan, bi­arlah masalah ini ditanya­kan dan dikonfirmasi oleh anggota Komisi I," ujar Priyo di DPR Rabu lalu. (winoto/bu), Sumber Koran: Pos Kota (05 Agustus 2013/Senin, Hal. 10)