Prioritas Kawal Tahun Politik_Moeldoko Lolos Panglima TNI

JAKARTA - Melalui Sidang Paripurna DPR RI yang digelar Selasa (27/8), DPR menyetujui Jenderal TNI Moeldoko sebagai Panglima TNI baru menggantikan Laksamana Agus Suhartono yang memasuki masa pensiun. Pada awal kepemimpinannya, Moeldoko akan menjadikan beberapa hal sebagai prioritas kerjanya. Salah satunya adalah ikut menyukseskan pe­nyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.

"Kita akan mengawal tahun poli­tik, prosesnya berjalan dengan baik. stabil. Karena kontribusi da­lam pemilu yang harus dijalankan TNI adalah dengan memposisikan diri dengan sangat netral. Bukan sekadar netral, tapi sangat netral," imbuhnya Moeldoko di Gedung DPR, Senayan, kemarin. (27 8)

Moeldoko sendiri sangat mewanti-wanti seluruh jajaran TNI akan hal ini jangan sampai, prajurit TNI terlibat dukung mendu­kung partai atau kandidat yang dapat mencederai demokrasi. Dirinyapun menjanjikan adanya sanksi tegas bagi siapapun yang berani bersikap tak netral da­lam pemilu. "Pasti ada tindakan tegas. Kalau itu pemimpin, dia harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya, bisa kita copot dari jabatannya. Dan itu sudah kita buktikan," tegasnya.

Moeldoko menambahkan, kontri­busi lain yang bisa dilakukan TNI dalam pemilu seperti memberikan bantuan dalam distribusi logistik ke daerah-daerah yang sulit dijangkau sebagaimana dilakukan pemilu-pemilu sebelumnya. "Contohnya jika perlu bantuan alat bantu udara dalam rangka mendistribusikan sesuai dengan UU," tegasnya.

Setelah nantinya akan dilantik sebagai Panglima TNI oleh Presi­den Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Moeldoko juga akan men­gawali kiprahnya dengan melaku­kan konsolidasi. Dia mengaku akan melanjutkan kebijakan strategi pertahanan ke depan, rencana strategi pembangunan kekuatan, dan rencana strategi pembinaan kekuatan. "Yang pertama akan memperkuat sumber daya manu­sia (SDM), termasuk di dalam ada kulturnya, dan kedua akan melan­jutkan proses modernisasi alutsista kita," ujar Moeldoko.

Dia juga akan memperjuangkan kenaikan remunerasi prajurit. Di­harapkan kenaikan yang saat ini baru 37 persen dinaikkan men­jadi 57 persen. Menurutnya, dalam prakteknya kenaikan 37 persen itu masih belum memadai.

Perlu diketahui karir militer lulu­san Akademi Militer angkatan 1981 itu terbilang cemerlang. Pria kelahi­ran 8 Juli 1957 itu mengalami tiga kali rotasi jabatan yaitu, Panglima Divisi 1 Kostrad, Panglima Kodam (Pangdam) XII Tanjungpura, dan Pangdam III Siliwangi.

Pada 2011, Moeldoko mengem­ban tugas sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). Dua tahun kemu­dian, dia meniabat Wakil KSAD. Tak lama kemudian, Moeldoko menjadi KSAD menggantikan Jenderal Pramono Edhie yang memasuki masa pensiun.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanudin mengatakan, dalam melaksanakan tugas untuk melakukan pem­bahasan persetujuan mengenai pemberhentian dan pengangka­tan Panglima TNI. Komisi I telah melakukan rangkaian proses uji kepatutan dan kelayakan pada 21 Agustus 2013. "Dalam proses itu sebagai kelengkapan administrasi, calon panglima telah menyerahkan bukti penyerahan laporan keka­yaan penyelenggara negara, NPWP, SPT Pajak tahun terakhir, daftar ri­wayat hidup, dan surat keterangan berbadan sehat." kata politisi PDI Perjuangan ini. (dms), Sumber Koran: Indo Pos (28 Agustus 2013/Rabu, Hal. 03)